Wonogiri (MKNews)-Pemerintah Kabupaten Wonogiri menggelar Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2027. Kegiatan yang berlangsung mulai pukul 09.00 WIB ini menjadi forum strategis untuk menyepakati arah kebijakan dan prioritas pembangunan daerah ke depan.
Kepala Bapperida Kabupaten Wonogiri, Purwadi, dalam laporannya menyampaikan bahwa Musrenbang merupakan tahapan penting untuk menyelaraskan program pembangunan daerah dengan kebijakan pemerintah pusat dan Provinsi Jawa Tengah. Ia mengungkapkan, total usulan dari desa dan kelurahan mencapai 716 usulan, didominasi sektor pertanian dan infrastruktur.
“Forum ini menjadi momentum untuk mematangkan seluruh usulan, termasuk pokok-pokok pikiran DPRD, agar selaras dengan arah pembangunan daerah dan nasional,” ujarnya dikutif dari Laman Web Pemkab Wonogiri.
Sementara itu, Ketua DPRD Kabupaten Wonogiri, Sriyono, menegaskan bahwa pihaknya telah menghimpun sebanyak 314 usulan masyarakat melalui kegiatan reses. Usulan tersebut mencerminkan kebutuhan riil masyarakat, terutama di tengah kondisi ekonomi yang dinilai sedang mengalami tekanan.
Ia menyoroti menurunnya kapasitas keuangan desa akibat pengurangan dana desa, yang berpotensi menghambat pembangunan infrastruktur di tingkat desa. Selain itu, daya beli masyarakat yang melemah juga menjadi perhatian serius dalam perencanaan pembangunan ke depan.
Dari sisi kebijakan provinsi, Perencana Ahli Utama Bappeda Jawa Tengah, Muji Purnomo, menekankan pentingnya sinkronisasi dengan arah pembangunan nasional, terutama dalam upaya pengentasan kemiskinan, peningkatan kualitas sumber daya manusia, serta penguatan ketahanan pangan dan energi.
Untuk tahun 2027, Jawa Tengah mengusung tema pembangunan pariwisata berkelanjutan dan ekonomi syariah. Kabupaten Wonogiri sendiri masuk dalam kawasan strategis pengembangan swasembada pangan, air, dan energi di wilayah Sungai Bengawan Solo.
Sekretaris Daerah Kabupaten Wonogiri, FX Pranata menambahkan, meskipun kapasitas fiskal daerah tergolong rendah, namun sejumlah indikator pembangunan menunjukkan capaian positif, seperti tingkat pengangguran yang relatif rendah dan pertumbuhan ekonomi yang melampaui rata-rata provinsi.
“Dalam RKPD 2027, Pemerintah Kabupaten Wonogiri menetapkan sejumlah program prioritas, di antaranya peningkatan kualitas pendidikan melalui BOSDA dan pemberian seragam gratis, penguatan layanan kesehatan, pembangunan infrastruktur dasar, serta pengembangan sektor pertanian dan pariwisata,” tutur Pranata.
Selain itu, pemerintah juga akan fokus pada penanggulangan kemiskinan, peningkatan ketahanan pangan, serta penguatan ekonomi masyarakat melalui berbagai program strategis.
Dalam sesi diskusi, sejumlah masukan disampaikan oleh berbagai pihak, mulai dari isu pengelolaan lingkungan, pembangunan infrastruktur air bersih, hingga perlindungan anak. Forum anak juga menyoroti pentingnya penyediaan ruang publik ramah anak serta upaya pencegahan pernikahan dini.
Menanggapi hal tersebut, Bupati Wonogiri, Setyo Sukarno, menyatakan komitmennya untuk menindaklanjuti berbagai masukan yang disampaikan. Ia menegaskan bahwa pemerintah daerah akan terus mendorong kolaborasi lintas sektor guna memastikan pembangunan berjalan efektif dan tepat sasaran.
“Kolaborasi semua pihak menjadi kunci untuk menghadapi tantangan pembangunan ke depan, terutama dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat,” tegasnya.
Kegiatan Musrenbang ditutup dengan penandatanganan berita acara oleh sejumlah perwakilan pemangku kepentingan sebagai bentuk komitmen bersama dalam pelaksanaan pembangunan Kabupaten Wonogiri tahun 2027. (red).
