Kabupaten Tangerag (MediakreasiNews)- Sejumlah fraksi di DPRD Kabupaten Tangerang menyampaikan pandangannya terkait pertanggungjawaban bupati atas pelaksanaan APBD Tahun 2022, pada rapat paripurna yang digelar Kamis (15/6/2023)
Salah satunya disampaikan oleh Fraksi PDIP melalui juru bicaranya, Deden Umardani. Bahkan fraksi ini melontarkan sejumlah kritikan keras terhadap kinerja pemerintah stempat.
Deden menyebut beberapa catatan kinerja pemda yang dinilai belum berhasil di penghujung masa jabatan Bupati Tangerang Ahmed Zaki Iskandar.
Pertama, menurutnya, APBD Tahun 2022 belum dapat dinilai selaras dengan misi kepala daerah yaitu pemerataan fasilitas pendidikan dan kesehatan.
Kemudian APBD 2022 belum dikatakan maksimal dalam menanggulangi kemiskinan ekstrim dan pengangguran terbuka.
Ketiga, kata Deden, Kabupaten Tangerang hingga kini belum melakukan verifikasi faktual terkait data terpadu kesejahteraan sosial, sehingga berdampak kepada penyaluran bantuan sosial yang tidak tepat sasaran.
Begitupun alokasi dana Bantuan Operasional Sekolah Daerah (BOSDA) di sekolah swasta untuk siswa tidak mampu sesuai belum juga dilaksanakan.
“Kelima, belum optimalnya sertifikasi aset bangunan milik pemerintah daerah serta penyelesaian sengketa tanah milik Pemda dengan masyarakat,”ujarnya
Kata Deden, indikator terkait RPJMD juga terlihat pada permasalahan sampah. Dimana hal ini bisa dilihat secara langsung dari pembangunan sistem pengolahan sampah dengan inovasi teknologi mesin pencacah sampah atau TPS-3R.
Menurut Deden, jika dilihat dari RPJMD memang telah tercapai, namun apabila berdasarkan data hanya beberapa saja yang berfungsi secara maksimal.
“Seperti inilah hasilnya kalau cuma mengejar capaian angka saja, bukan berdasar keberhasilan berbasis kinerja dan kepuasan masyarakat,” imbuhnya.
Wakil Bupati Tangerang, Mad Romli, menyatakan, pemerintah kabupaten akan berusaha menyelesaikan poin-poin kritikan fraksi-fraksi DPRD hingga akhir tahun 2023.
Namun wakil bupati enggan berbicara lebih jauh menyikapi banyaknya kritikan legislatif itu. Kata dia, hal itu akan dijelaskan secara langsung oleh Bupati Tangerang di agenda rapat Paripurna selanjutnya.
“Prinsipnya, Insyaallah kita selesaikan sampai akhir tahun ini, namun untuk jawaban pandangan fraksi secara keseluruhan akan disampaikan langsung oleh Bupati,” pungkasnya.(Jay/red)
