Depok (MKNews) – Menjelang peringatan Hari Pers Nasional (HPN) 2026 yang mengusung tema “Pers Sehat, Ekonomi Berdaulat, Bangsa Kuat”, Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Kota Depok mengajak seluruh insan pers, khususnya generasi muda, untuk kembali meneguhkan marwah profesi dan meningkatkan kompetensi di tengah derasnya arus digitalisasi.
Ketua PWI Kota Depok, Rusdy Nurdiansyah, menyampaikan bahwa momentum HPN 2026 harus menjadi titik balik bagi wartawan muda untuk tidak hanya sekadar menguasai teknologi, tetapi juga menjaga integritas, saat diwawancarai tim MediaKreasi di kantor PWI pada Minggu Malam(21/12/25).
Ia menekankan pentingnya Uji Kompetensi Wartawan (UKW) sebagai standar profesionalisme.
”Penting bagi teman-teman wartawan muda untuk ikut kompetensi guna meningkatkan kemampuan dan pengetahuan jurnalistik.
Di era disrupsi ini, kita jangan sampai terbawa arus teknologi informasi hingga mengabaikan Kode Etik Jurnalistik (KEJ).
Marwah pers harus tetap diagungkan sebagai panutan dalam setiap karya,” ujar Rusdy.
Menanggapi isu kedaulatan ekonomi media lokal yang kian tergerus platform digital, Rusdy menegaskan bahwa pers tidak boleh didikte oleh algoritma demi mengejar viralitas.
Menurutnya, kesejahteraan wartawan akan terwujud melalui ekosistem yang sehat dan produk jurnalistik yang bermutu.
Ia juga mendorong pemerintah daerah untuk turut bertanggung jawab dalam membangun ekosistem ekonomi pers.
Rusdy mengusulkan adanya kebijakan tunjangan uji kompetensi bagi wartawan, serupa dengan tunjangan profesi bagi guru.
”Kami berharap pemerintah tetap menjadikan media sebagai mitra utama dengan tidak mengalihkan seluruh anggaran promosi ke media sosial.
Pemerintah harus terlibat membangun ekosistem ekonomi pers demi menjaga stabilitas informasi dan mencegah penyebaran hoaks,” tambahnya.
Terkait transisi politik menjelang agenda nasional maupun daerah pada 2026, PWI Depok menjamin bahwa independensi adalah harga mati.
Rusdy mengingatkan bahwa sesuai UU No. 40 Tahun 1999 tentang Pers, wartawan wajib berdiri sendiri tanpa intervensi pihak manapun, termasuk tim sukses politik.
”Independensi adalah roh dari dunia jurnalistik. Tanpa ada Pilkada pun, wartawan harus tetap independen.
Ini bukan berarti tidak peduli pada kebenaran, melainkan berdiri tegak tanpa intervensi untuk menghasilkan karya yang objektif,” tegasnya.
Menutup wawancara, Rusdy menjawab skeptisisme wartawan muda terhadap organisasi profesi.
Ia menjelaskan bahwa bergabung dengan organisasi seperti PWI, AJI, IJTI, atau PFI sangat krusial sebagai payung hukum dan perlindungan keamanan bagi wartawan yang rentan terhadap sengketa profesi.
Selain itu, sertifikasi melalui organisasi akan menjadi syarat mutlak dalam tata kelola media ke depan, termasuk dalam hal verifikasi Dewan Pers dan penyaluran anggaran kerja sama dari berbagai stakeholder.
”Bergabung dengan organisasi bukan untuk mengekang kebebasan, melainkan untuk mengasah kemampuan dan memastikan produk jurnalistik yang dihasilkan mampu mencerdaskan kehidupan bangsa serta taat pada kode etik,” pungkas Rusdy. (*/MediaKreasi)
