Kabupaten Tangerang (MKNews)- Kecewa dengan sikap Pimpinan DPRD Kabupaten Tangerang karena dinilai tidak transparan terkait usulan nama-nama Penjabat (Pj) Bupati Tangerang yang akan disampaikan ke Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), Ketua Fraksi Golkar, Muhammad Amud, mendatangi Ketua DPRD setempat, Rabu (9/8).
Bahkan Amud sempat marah besar hingga menggebrak pintu ruangan Ketua DPRD. Namun Ketua DPRD, Kholid Ismail, saat itu sedang tidak berada di tempat.
“Terus terang, saya kecewa dengan pimpinan lantaran sampai hari ini proses usulan nama Pj. Bupati dari legislatif tidak transparan, terlebih lagi para ketua fraksi tidak diberi tahu dan tidak diajak rapat. Saat saya hubungi para pimpinan tidak ada, bagaimana saya tidak kesal,” ujar Amud di ruangan Fraksi Golkar DPRD Kabupaten Tangerang, Rabu (9/8).
Kata dia, kekecewaan kian bertambah ketika dirinya meminta arsip surat atau salinan usulan Kemendagri kepada Sekretaris DPRD, namun tidak bisa mendapatkannya. Sementara, lanjut Amud, Rabu ini merupakan hari terakhit usulan diberikan ke Kemendagri.
“Fraksi Golkar pun memiliki usulan nama Pj. Bupati. Lha saya ini pimpinan fraksi sekaligus Ketua Komisi 1 yang membidangi pemerintahan. Masa saya tidak boleh tahu, itu kan bukan arsip surat rahasia. Masyarakat Kabupaten Tangerang berhak tahu siapa yang diusulkan. Kan lucu, kalau nanti saya ditanya masyarakat nama Pj. Bupati lalu saya tidak tahu. Apalagi setiap fraksi memiliki usulan,” jelasnya.
Amud juga mengaku menyayangkan dengan sikap Sekretaris DPRD Kabupaten Tangerang, Neneng Almirah, yang dinilainya lempar tanggung jawab.
Pasalnya, menurut dia, ketika dirinya meminta arsip usulan nama-nama Pj Bupati Tangerang ke Sekretaris DPRD pejabat ini bilang agar minta ke Ketua DPRD saja.
Ditanya terkait siapa nama yang diusulkan Fraksi Golkar, Amud menyatakan tidak bisa memberi tahu siapa nama yang diusulkan oleh pihaknya. Namun Amud mengaku, dirinyapun ingin mengetahu apakah usulannya itu diterima atau tidak.
Ketua Fraksi Gerindra, Jayusman, hampir senada mengatakan pihaknya juga kesal dengan hal itu. Jayusman menilai proses pengajuan usulan Pj Bupati tidak transparan, bahkan dia menuding usulan nama-nama Pj sengaja disembunyikan.
”Jajaran Pimpinan DPRD tidak transparansi dalam mengusulkan nama-nama itu, seolah dibuat rahasia,” ucap Jayusman.
Sekretaris DPRD Kabupaten Tangerang, Neneng Almirah menepis anggapan bahwa pihaknya tidak memiliki surat salinan ataupun arsip surat usulan Pj Bupati ke Kemendagri.
“Tidak benar itu, kami memiliki salinan surat,” ucapnya singkat kepada wartawan sembari bergegas menuju ruanganya.
Dihubungi terpisah, Wakil Ketua DPRD Kabupaten Tangerang dari Faraksi Partai Demokrat, Adi Tiya Wijaya, membantah penilian bahwa para pimpinan DPRD menyembunyikan usulan nama-nama Pj. Bupati.
Kata dia, pihaknya tidak menyembunyikan hal itu. Namun, lanjut dia, semua usulan fraksi sedang diakomodir dan dikrucutkan menjadi satu.
“Sama sekali bukan tidak transparan. Hanya saja kita akomodir semua usulan dari fraksi dan dikrucutkan jadi satu. Sebab usulannya hanya tiga, ke Kemendagri 1, Provinsi 1, dan Kabupaten Tangerang 1, ” imbuh Adi Tiya.(Jay)
