Tangerang (MKNews)-Hujan dua hari berturut turut yang mengguyur Kota Tangerang Raya pada Rabu dan kamis (04/12/2025) meninggalkan dampak serius bagi warga RW 12, Kelurahan Karangsari, Kecamatan Neglasari. Alih-alih mengalir ke saluran IPAL maupun hilir drainase Rumah Sakit (RS) Sitanala, air hujan justru meluap dan menggenangi permukiman warga hingga mencapai ketinggian sekitar 30 cm.
Diduga kuat, luapan air berasal dari area belakang RS Sitanala yang langsung mengalir menuju permukiman. Kondisi itu membuat warga terpaksa menutup aliran air dari pintu belakang rumah sakit menggunakan karung berisi pasir untuk menahan limpasan agar tidak semakin masuk ke rumah mereka.
Warga mengaku cemas. Selain berpotensi menimbulkan penyakit, banjir tersebut juga merusak sejumlah barang elektronik milik warga.
“Kami meminta RS Sitanala segera memperbaiki sistem drainasenya dan bertanggung jawab atas kerugian warga,” ujar salah satu tokoh masyarakat yang ikut mendampingi warga bersama RT, RW, aktivis, dan perwakilan masyarakat lainnya.
Dua aktivis lokal pun angkat suara melihat persoalan tersebut.
Tedy, ketua pelaksana harian PROGIB, menegaskan bahwa pihaknya akan segera mengirimkan surat resmi kepada Direktur RS Sitanala.
“Atas kejadian kemarin, kami bersama beberapa aktivis dan tokoh masyarakat akan segera melayangkan surat kepada Direktur RS Sitanala,” tegasnya.
Sementara itu, aktivis senior Saiman, Ketua Umum LSM Rembuk, menilai persoalan ini tidak bisa dianggap remeh. Ia menyoroti dugaan adanya unsur kelalaian dalam pengelolaan drainase.
“Ini sudah jelas berkaitan dengan kewajiban rumah sakit menjaga keamanan lingkungan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan. Selain itu, jika kelalaian tersebut membahayakan keamanan umum, terdapat ketentuan dalam pasal 187 KUHP yang dapat menjadi rujukan. Direktur RS Sitanala seharusnya segera bertanggung jawab dan memastikan kejadian serupa tidak terulang,” ujarnya.
Hingga berita ini diturunkan, pihak RS Sitanala belum memberikan keterangan resmi terkait dugaan kerusakan drainase maupun tuntutan warga.(RiKi/red)
