Bogor (MKNews)-Badan Perakitan dan Modernisasi Pertanian (BRMP) menyelenggarakan Pelatihan Komunikasi Publik Batch 1 pada 22–24 September 2026 di Auditorium Sadikin Sumintawikarta, Bogor. Langkah strategis ini bertujuan untuk memperkuat kompetensi Aparatur Sipil Negara (ASN) dalam menyebarluaskan informasi dan inovasi teknologi pertanian secara efektif dan terstruktur kepada masyarakat.
Diikuti oleh sekitar 150 peserta dari berbagai Unit Pelaksana Teknis (UPT) lingkup BRMP, pelatihan interaktif ini menggandeng lembaga pelatihan profesi Jadisa Management. Sekretaris BRMP, Handi Arief, S.T., M.A.P., menegaskan bahwa kecakapan komunikasi publik bukan sekadar kemampuan berbicara di depan umum, melainkan instrumen vital dalam membangun reputasi kelembagaan.
“Pelatihan ini dirancang agar ASN kita mampu berpikir taktis, menyusun pesan dengan pola yang terstruktur seperti teknik PREP, serta menyampaikan kebijakan pertanian secara jernih. Output akhirnya adalah peningkatan kualitas pelayanan publik dan penguatan kepercayaan masyarakat terhadap program Kementerian Pertanian,” ujar Handi saat membuka acara.
Sementara itu, Rasyid Taufik, pakar komunikasi sekaligus narasumber utama dari Jadisa Management, menyoroti pentingnya kepemilikan tujuan mulia (noble purpose) dalam setiap pesan yang dilemparkan ke publik.
“Seorang komunikator publik di sektor pertanian tidak boleh hanya fokus mentransfer data teknis, tetapi harus mampu mengemasnya menjadi cerita (storytelling) yang menginspirasi dan menggerakkan petani untuk mengadopsi teknologi baru. Melalui penguasaan vokal, bahasa tubuh, dan kemampuan mendengar aktif (active listening), pesan yang disampaikan akan jauh lebih persuasif dan berdampak nyata,” urai Rasyid di sela-sela sesi simulasi Q&A role play.
Program peningkatan kapasitas SDM ini dipandang krusial mengingat tantangan modernisasi pertanian ke depan yang semakin kompleks. Melalui pelatihan intensif selama tiga hari tersebut, para aparatur negara lingkup BRMP diharapkan tidak hanya menjadi komunikator yang andal di lingkungan internal dinas, tetapi juga mampu menjadi jembatan informasi yang adaptif dan informatif bagi para pemangku kepentingan serta masyarakat luas secara berkelanjutan. (red).
